Selasa, 25 Februari 2020

DPR Menentang Kenaikan Iuran BPJS Online Kesehatan


DPR Menentang Kenaikan Iuran BPJS Online Kesehatan-Pakar hukum tata negara, dan Margarito mengatakan bahwa yang bisa membatalkan perpres yaitu presiden sendiri atau keputusan Mahkamah Agung (MA). Jika presiden memiliki kesadaran bahwa ini (perpres), katakanlah, memberatkan masyarakat atau apapun pertimbangan beliau lalu beliau cabut, maka pencabutan itu hanya bisa dilakukan dengan menerbitkan perpres baru, perpres tentang pencabutan perpres kenaikan iuran BPJS.

DPR Menentang Kenaikan Iuran BPJS Online Kesehatan

Sejauh ini, peraturan presiden 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tersebut telah digugat ke MA oleh seorang peserta BPJS Online Kesehatan. Sementara di Senayan, selain menolak kenaikan iuran, anggota dewan juga meminta pemerintah mencari alternatif lain untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang menjadi salah satu dasar kenaikan jumlah iuran.

Ia menilai, isi perpres tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pemerintah dengan DPR saat menggelar rapat gabungan pada tanggal 2 September 2019. Dalam perpres itu, kenaikan iuran JKN sebesar kurang lebih 100% diberlakukan kepada seluruh peserta mandiri BPJS Kesehatan, baik kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun Bukan Pekerja (BP).

Sementara politikus golkar yang sama-sama duduk di komisi DPR yang dapat mengurusi masalah kesehatan. Sementara Dewi Asmara menganggap kenaikan iuran JKN sebagai hal yang niscaya dan menjadi wewenang pemerintah.  Sedangkan kenaikan harga itu memang dengan secara undang-undang bahwa seharusnya dalam dua tahun sekali, dan ini belum dilakukan selama empat tahun.

Meski demikian, seperti Ribka, Dewi pun menyayangkan kebijakan dalam perpres yang tidak sesuai dengan kesimpulan rapat antara DPR dan pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, jadi bukan masalah setuju atau tidak setuju terhadap perpres, bukan itu, tetapi bagaimana kita konsisten kepada keputusan rapat terdahulu yang juga sudah terkomunikasikan dan understanding bersama pemerintah.

Apakah DPR Menentang Kenaikan Iuran BPJS Online Kesehatan?

Rencana subsidi bagi peserta mandiri Kelas 3
Tekanan Komisi IX DPR yang menuntut pemerintah untuk merevisi Perpres 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran JKN bagi peserta mandiri Kelas 3 itu dianggap pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, belum tentu bisa memengaruhi presiden untuk membatalkan kebijakannya. Betapa hebat pun DPR itu menekan presiden, kalau presiden tidak mau juga tidak bisa disalahkan.

Meski demikian, tekanan DPR ditanggapi positif Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang baru menjabat posisi tersebut kurang dari sebulan. Kami usulkan anggaran untuk mensubsidi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Bukan Pekerja Kelas 3. Selain itu, ia mengatakan bahwa sesuai arahan mensesneg atau menteri sekretaris negara.

Maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Menko PMK atau pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri keuangan dan menteri sosial untuk membahas usulan tersebut. Sementara terawan mengusulkan subsidi sebesar Rp3,9 triliun bagi 19.914.743 peserta mandiri Kelas 3. 

Mereka akan tetap membayar dengan jumlah iuran lama sebesar Rp25.500, sementara selisihnya dengan iuran yang baru. Dengan kenaikan angka tersebut dapat diperoleh dari jumlah peserta mandiri Kelas 3 sebanyak 19.914.743 dikali selisih iuran JKN Kelas 3 sebesar Rp25.500 dengan iuran yang akan berlaku mulai Januari 2020 sebesar Rp42.000, yaitu Rp16.500. 

Dan kami akan membawa amanah ini, dan akan perjuangkan, mudah-mudahan subsidi itu bisa dilakukan. Itulah yang dapat kami jelaskan tentang BPJS Online dalam penelitian ini, semoga artikel ini dapat berguna dan bermanfaat.